Profil Petugas BK

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Sekolah/Madrasah, menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli, agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral-spiritual). Dan sudah menjadi keniscayaan apabila dijumpai problematika yang mewarnai proses pelaksanaan yang melibatkan banyak hal. Akan tetapi dalam hal ini hanya akan dibahas problematika atau permasalahan yang menyangkut: kelembagaan/bimbingan dan konseling itu sendiri, peserta didik (konseli/lee atau klien yang menjadi peserta bimbingan) dan konselor.

A. KESALAHPAHAMAN DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING

1.      Bimbingan dan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan.

2.      Konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah

3.      Bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasehat

4.      Bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat incidental

5.      Bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk klien- kliean tertentu saja.

6.      Bimbingan dan konseling melayani “orang sakit” dan/atau “kurang normal”

7.      Bimbingan dan konseling bekerja sendiri

8.      Konselor harus aktif, sedangkan pihak lain pasif 

9.      Bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja

10.  Menganggap pekerjaan bimbingan dan konseling dapat dilakuka oleh siapa saja

11.  Menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater

12.  Menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat

13.  Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien

14.  Memusatkan usaha bimbibingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumentasi dan konseling (misalnya tes, inventori, angket, dan alat pengungkap lainnya)

15.  Bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah- masalah yang ringan saja

B. MASALAH SISWA DI SEKOLAH DAN MADRASAH

1.      Perkembangan individu

2.      Perbedaan individu, dalam hal: kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat, pola-pola dan tempo perkembangan, cirri-ciri jasmaniyah dan latar belakang lingkungan.

3.      Kebutuhan individu, dalam hal: memperoleh kasih sayang, harga diri, penghargaan yang sama, prestasi dan posisi, ingin dikenal, untuk dibutuhkan orang lain, merasa bagian dari kelompok, rasa aman dan perlindungan, dan unruk memperoleh kemerdekaan diri.

4.      Penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku

5.      Masalah belajar.

M. Hamdan Bakran Adz-Dzaky (2004) mengklasifikasikan masalah individu, termasuk siswa, sebagai berikut:

1.      Masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya

2.      Masalah individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri

3.      Masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan keluarga

4.      Masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja

5.      Masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial

BAB II

PROFIL PETUGAS BK

Petugas BK dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Profesional

Beberapa kelebihan dalam tipe ini adalah:

a.       Petugas BK dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya dalam pelayanannya. Dan secara umum ini lebih efektif dan efisien.

b.      Peserta didik yang mempunyai masalah-masalah tertentu bisa lebih mudah untuk terbuka kepada petugas BK, karena tidak terkait dengan proses penilaian akademik.

Adapun diantara kelemahannya adalah:

a.      Petugas bisa mengalami kesulitan untuk mengetahui secara detail masalah yang dialami peserta didik.

b.      Terkadang petugas mengalami komunikasi yang kaku dengan klien karena frekuensi pertemuan dan komunikasi yang kurang intensif sebagaimana guru konselor.

2. Non Profesional

a.       Guru wali kelas yang juga diserahi tugas dan tanggung jawab Sebagai petugas atau guru BK. Maka di sini dia mempunyai tugas rangkap. Adapun alasan yang digunakan untuk mengangkatnya sebagai petugas BK adalah karena wali kelas dianggap dekat dengan siswanya sehingga wali kelas dapat dengan mudah mengetahui berbagai persoalan siswanya.

b.      Guru pembimbing, yaitu seorang guru yang selain memegang mata pelajaran tertentu, terlibat juga dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yang disebut juga part time teacher and part time counselor. Guru BK yang seperti ini juga memiliki tugas rangkap. Guru mata pelajaran yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai guru BK misalnya guru agama, guru PPKN, dan guru-guru lain terutama yang tidak memiliki jam pelajaran atau memiliki sedikit jam mengajar.

c.       Guru mata pelajaran tertentu yang diserahi tugas khusus menjadi petugas BK. Petugas BK ini tidak merangkap tugas. Tugas dan tanggung jawab pokoknya adalah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa.

d.      Kepala sekolah/madrasah yang bertanggung jawab atas sekurang-kurangnya 40 orang siswa. Pertimbangan penetapan tenaga bimbingan pola ini di sekolah dan madrasah adalah kepala sekolah/madrasah berasal dari jabatan fungsional (guru), sedangkan jabatan kepala sekolah/madrasah adalah structural. Agar fungsinya sebagai pejabat fungsional tidak tanggal, maka kepala sekolah/madrasah biasanya diserahi tugas dan tanggung jawab membimbing 40 siswa.

 KONSELOR DAN PERMASALAHANNYA

Seorang konselor sekolah hendaklah profesional dalam menjalankan tugas. Pelayanan BK di sekolah lebih menekankan pada cinta kasih. Dengan cinta kasih seorang konselor akan lebih empatik kepada siswanya. Relasi yang baik, hangat dan penuh penerimaan antara siswa dengan konselor sekolah akan memudahkan siswa untuk lebih memahami diri dan kondisi lingkungan dirinya dan lebih mudah mengambil keputusan dalam hidupnya demi kebaikan dirinya sendiri. Para siswa harus ditangani oleh konselor yang sungguh profesional dalam bidangnya karena di dalam konseling memiliki asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, dll.

Konselor sekolah hendaknya mentaati aturan-aturan dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling yang terdapat dalam kode etik keprofesian sebagai seorang guru BK. 
Konselor juga manusia. Ini berarti bahwa konselor juga bisa mengalami masalah yang dialami oleh orang lain. Masalah tersebut bisa berupa masalah manusiawi, seperti jenuh, stress, bosan dll. Oleh karena itu, sebaiknya konselor tidak menangani masalah lebih dari tiga kasus dalam satu hari. Masalah lain yang biasanya dialami oleh konselor berkaitan dengan kompetensi diri menjadi seorang konselor.

Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh konselor, diantaranya adalah:

1.         Bicara satu arah dari konselor/mendominasi konseling sibuk dengan penggalian masalah/peristiwa traumatis konseli/konselee

2.         Tidak menunjukkan empati dan kepedulian

3.         Terkesan menasehati, menggurui, mengarahkan konseli/konselee.

4.         Terkesan menyalahkan dan menyudutkan konseli/konselee

5.         Menentukan jalan keluar pada permasalah konseli/konselee

6.         Mengambil jarak dan memperlakukan konselor seperti pasien menggunakan bahasa yang sulit dimengerti

7.         Menampilkan sikap/gerak tubuh yang membuat konseli/konselee tidak nyaman, seperti cemberut, ngantuk, jaga jarak, acuh tak acuh dll.

8.         Menganggap konseli/konselee sebagai individu yang tidak berdaya

9.         Menciptakan ketergantungan konseli/konselee pada konselor, dll.

BAB III

ORGANISASI PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Manajemen bimbingan dan konseling di sekolah agar bias berjalan seperti yang diharapkan antara lain perlu dukungan oleh adanya organisasi yang jelas dan teratur. Organisasi yang demikian itu secara tegas mengatur kedudukan, tugas dan tanggung jawab para personil sekolah yang terlibat. Demikian pula, organisasi tersebut tergambar dalam struktur atau pola organisasi yang bervariasi yang tergantung pada keadaan dan karakteristik sekolah masing-masing. Sebagai contoh, untuk sebuah sekolah yang jumlah siswanya sedikit dengan jumlah guru pembimbing yang terbatas maka pola organisasinya bisa bersifat sederhana. Sebaliknya, jika personil sekolah siswanya berjumlah banyak dengan didukung oleh personil sekolah yang memadai diperlukan sebuah pola organisasi bimbingan dan konseling yang lebih kompleks.

Pola organisasi pelayanan bimbinfan dan konseling terdiri dari beberapa personil, yaitu :

1.      Unsur Kan Depdiknas, adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling disekolah. Dalam hal ini adalah Pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam petunjuk Bimbingan dan Konseling disekolah.

2.      Kepala Sekolah (bersama Wakil Kepala Sekolah) adalah penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan (SLTP, SMA, SMK) secara keseluruhan, termasuk penanggung jawab dalam membuat kebijakan pelaksaan pelayanan bimbingan dan konseling.

3.      Koordinator Bimbingan dan Konseling (bersama guru pembimbing/konselor sekolah) adalah pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling.

4.      Guru (Mata Pelajaran atau Praktek) adalah pelaksana pengajaran dan praktik/ latihan.

5.      Wali Kelas, adalah guru yang bertugas secara khusus untuk mengurus pembinaan dan administrasi (seperti nilai rapor, kenaikan kelas, kehadiran siswa) satu kelas tertentu.

6.      Siswa, adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktek/latihan, dan bimbingan di SLTP, SMA,dan SMK.

7.      Tata Usaha, adalah pembantu Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.

8.      Komite Sekolah, adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat, yang berperan membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan.

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL SEKOLAH DALAM PROGRAM BK

Secara operasional, pelaksaan utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing atau konselor sekolah di bawah koordinasi seorang Koordinator bimbingan dan konseling. Namun, bimbingan dan konseling di sekolah oleh banyak pakar dikatakan sebagai team work (Shetzer dan Stone, 1985) dalam penyelenggaraannya harus terlibat dalam personil sekolah lainnya agar lebih berperan sesuai batas-batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Personil yang dimaksudkan, yaitu :

1. Kepala Sekolah

Sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah, tugas kepala sekolah adalah :

a.       Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan dan menyediakansarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dankonseling di sekolah.

b.      Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah.

c.       Mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan pelaksaan kegiatan bimbingan dan konseling.

2. Wakil Kepala Sekolah

Wakil kepala sekolah bertugas membantu kepala sekolah dalam hal :

a.       Mengkoordinasikan pelaksaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personil sekolah.

b.      Melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan BK.

c.       Melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa, bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan BK.

3. Koordinator Guru Pembimbing (Konselor)

Koordinator guru pembimbing bertugas :

a.       Mengkoordinasikan para guru pembimbing (konselor) dalammenyusun program, melaksanakan program, menilai program, danmengadakan tindak lanjut.

b.      Membuat usulan kepada kepala sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, saran, dan prasarana.

c.       Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan BK kepada kepala sekolah.

4. Guru Pembimbing (Konselor)

Guru pembimbing atau konselor bertugas :

a.      Merencanakan program BK, memasyarakatkan program BK, dan melaksanakan persiapan kegiatan BK.

b.      Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan BK dan menganalisis hasil evaluasi. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.

c.      Mengadministrasikan kegiatan BK dan mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing.

5. Guru Mata Pelajaran

Guru mata pelajaran bertugas :

a.       Membantu masyarakat layanan BK kepada siswa dan melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasikan siswa yang memerlukan layanan BK.

b.      Mengalihkan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing dan tindak lanjut masalah.

c.       Berpartisipasi dalam kegiatan pendukung seperti konferensi kasus danikut andil dalam upaya pencegahan munculnya maslah siswa dalampengembangan potensi.

6. Wali Kelas

Sebagai mitra kerja guru pembimbing (konsselor), wali kelas mempunyai tugas :

a.       Membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawab.

b.      Memberikan informasi tentang siswa di kelas yang menjadi tanggungjawabnya untuk memperoleh layanan bimbingan. Membantumemberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa untuk mengikuti layanan bimbingan.

c.       Menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan khusus dan ikut serta dalam konferensi kasus.

7. Staf Tata Usaha / Administrasi

Staf tata usaha adalah personil yang bertugas :

a.       Membantu guru pembimbingan dan koordinasi dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan BK disekolah.

b.      Membantu menyiapkan seluruh kegiatan BK dan menyiapakan sarana yang diperlukan dalam layanan BK.

c.       Membantu melengkapi dokumen tentang siswa seperti catatan kumulatif siswa.

B. PERANAN GURU DALAM PELAYANAN BK

Dalam kedudukan sebagai personil pelaksanaan proses pembelajaran disekolah, guru memiliki posisi yang strategis. Dibandingkan dengan guru pembimbing atau konselor, misalnya guru lebih sering berinteraksi dengan perkembangan kepribadian siswa, kemajuan belajarnya, dan bukan tidak mungkin akan langsung berhadapan dengan permasalahan siswa. Oleh karena itu, tidak salah jika dalam pelayanan BK guru ditempatkan sebagai mitra kerja utama, disamping wali kelas.

Beberapa peranan guru ketika ia mengambil bagian dalam penyelenggaraan program BK disekolah.

a.       Guru sebagai informator, melalui peranan ini guru dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling, tujuan, fungsi, dan manfaatnya bagi siswa. Dalam peran ini guru berkaitan dengan tugasnya membantu guru pembimbing atau konselor dalam memasyarakatkan layanan BK.

b.      Guru sebagai fasilitator, guru dapat berperan sebagai fasilitator ketika dilangsungkan layanan pembelajaran baik yang bersifat preventif ataupun kuratif. Dalam peran ini guru lebih mengerti permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Misalnya dalam belajar, bagi siswa yang kesulitan dalam belajar dapat dibantu oleh guru dengan merancang program perbaikan belajar dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut.

c.       Guru sebagai mediator, seorang guru diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan pengalihan tanganan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor sekolah. Karena dalam hal ini guru berhadapan langsung dengan siswa sehingga guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan konselor.

d.      Guru sebagai motivator, guru memberikan motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan BK di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling.

e.       Guru sebagai kolaborator, sebagai seorang seprofesi yakni sama-sama tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator disekolah, misalnya dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi, layanan pembelajaran atau dalam pelaksana kegiatan pendukung seperti konferensi kasus, himpunan data dan kegiatan lainya yang relevan.

Melalui pemahaman dan penguasaan yang mendalam tentang asumsi pokok program BK yang bersifat komprehensif dan penjabaran dalam komponen-komponen program, maka konselor diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan rencana aksi layanan BK dengan tujuan dan target terukur serta berdasarkan skala prioritas layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang konselor harus menyadari sepenuhnya bahwa tujuan-tujuan yang akan ditetapkan dalam perencanaan program BK harus menjadi bagian integral dari tujuan pendidikan nasional pada umumnya dan visi/misi yang ada di sekolah secara khusus. Dengan demikian, petugas bimbingan dan konseling mampu dengan tepat menentukan bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan beserta sarana-sarana yang diperlukannya.

C. BIMBINGAN DAN KONSELING SEBAGAI SISTEM DAN SUBSISTEM

Berdasarkan asumsi dasar tentang sifat menyeluruh (komprehensif) program BK, kegiatan BK merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling bertalian, sambung-menyambung, dan setiap bagian memiliki ikatan kesatuan dengan bagian yang lain yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, kegiatan BK dapat dianggap sebagai subsistem dalam sistem pendidikan yang menjadi induknya. Rangkaian kegiatan BK pada akhirnya memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan rangkaian kegiatan sekolah lainnya.

Sementara itu, BK sebagai suatu sistem memiliki tiga aspek utama (Gunawan, 2001), yakni:

1.      Tujuan yang hendak dicapai sebagai aspek utama yang harus ditentukan terlebih dahulu. Penetapan tujuan akan memudahkan konselor menentukan strategi yang akan dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud

2.      Kegiatan pokok yang menunjang langsung tercapainya tujuan. Bagian-bagian pokok dari suatu sistem dan strategi yang dikembangkan biasanya disebut sebagai penjabaran aktivitas dari suatu strategi yang di dalamnya terdapat aktivitas utama yang hendak dilakukan. Dengan kata lain, tercapainya tujuan hanya mungkin terjadi melalui implementasi kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan sebaiknya dirumuskan secara tepat sasaran dan dengan dampak yang terukur

3.      Implementasi kegiatan (proses) atau berfungsinya isi dari suatu strategi yang mengarah pada pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan semaksimal mungkin harus diusahakan dapat terlaksana sebaik mungkin.

Ketiga aspek dari program BK sebagai sistem tersebut saling berkaitan dan satu kesatuan organis yang berproses menuju tujuan layanan ataupun program yang hendak dicapai. Dalam rangka itu, modul materi ini bermuara pada fasilitasi keterampilan praktis bagi konselor tentang prosedur penyusunan program BK yang memperhatikan berbagai asumsi dasar dan komponen layanan yang telah dijelaskan sebelumnya.